Dalam pemberian penghargaan kepada 16 Gubernur, 153 Bupati/Walikota dan 3 orang petani P2BN, yang berkategori daerah yang dapat meningkatkan produksi padi pada tahun 2008 lebih dari 5% dibanding tahun 2007, diterima pula oleh Walikota Mataram, Bupati Lombok Tengah, Bupati Lombok Timur, Bupati Sumbawa Barat, Bupati Sumbawa Barat, Bupati Dompu, Walikota Bima dan Bupati Bima. Disamping itu beberapa anggota/kelompok pertanian pun mendapat penghargaan antara lain; Penyuluh Pertanian Berprestasi, Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman Berprestasi, Kelompok Tani Jagung di Labangka, Unit Pelayanan Jasa, Alat dan Mesin Pertanian Loteng.

Jambore SL-PTT tahun 2009 ini selain dihadiri oleh Presiden RI beserta Ibu Hj. Ani Yudhoyono, diikuti pula oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu serta para pelaku pertanian seluruh Indonesia.

Dalam laporannya, Menteri Pertanian RI, Anton Apriantono memaparkan kegiatan Jambore Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Tahun 2009 ini bertema “BERSAMA MEWUJUDKAN SWASEMBADA PANGAN BERKELANJUTAN UNTUK MEMBANGUN KEMANDIRIAN PANGAN NASIONAL”, dan diikuti kurang lebih 5000 orang peserta yang terdiri dari Petani, Petugas Tingkat Lapang, Petugas Tingkat Provinsi, Petugas Tingkat Kabupaten, Peserta Pusat dan Swasta/Stakeholder lainnya.

Menurut Anton, tujuan dari pelaksanaan jambore antara lain: menyamakan persepsi dan sinergisitas antara masyarakat SL-PTT tanaman pangan, memotivasi petugas pendamping dan petani pelaksana SL-PTT, meningkatkan komunikasi antara petugas pendamping dan petani pelaksana, serta menerima umpan balik dari petugas pendamping dan pelaksana SL-PTT.

Dengan keberhasilan program yang mulai dikembangkan pada tahun 2007 melalui integrasi segala operasional serta keserasian antara teknologi dengan sumber daya spesifikasi lokasi ini, lanjutnya, Indonesia mampu meningkatkan produksi dari 54,45 juta ton GKG pada tahun 2006, 57,16 juta ton GKG pada tahun 2007, dan meningkat menjadi 60,25 juta ton GKG pada tahun 2008 atau mengalami peningkatan sebesar 5,41 %.

Disamping itu, paparnya, produksi jagung pun menglami peningkatan, dari 11,61 juta ton 2006, 13,29 juta pada tahun 2007, menjadi 16,32 juta ton pada tahun 2008. Selain itu, produksi kedelai juga mengalami peningkatan mencapai 776.000 ton pada tahun 2008 atau meningkat 28,92 % dibanding tahun 2007.

“adanya program ini telah membuat Indonesia berhasil swasembada beras pada tahun 2008, dan diberbagai forum internasional, banyak negara sangat terkesan dari keberhasilan ini, sehingga mereka berkeinginan untuk belajar ke Indonesia,” katanya.

Untuk itu, imbuhnya, Pemerintah kini optimis untuk terus mengembangkan program SL-PTT dan meningkatkan luas arealnya. Pada tahun 2008, luas areal 1,5 juta hektar ditargetkan menjadi 2 juta hektar pada tahun 2009 serta ditargetkan lebih dari 2,5 juta hektar pada tahun 2010.

Pemkot Mataram mengklaim sudah melaksanakan UN dengan jujur dan disiplin. Dia mencurigai daerah lain banyak yang berbuat tidak jujur. ”Kalau kita di Mataram dilarang menghidupkan HP saat ujian. Kalau di daerah lain kan boleh. Bisa saja kan mereka mendapat jawaban dari HP-nya itu,” terangnya.

Hal itu dikemukakan Wali Kota Mataram, H. Moh Ruslan SH, didampingi Sekda Kota Mataram, Ir. HL Makmur Said MM, Kepala Dinas Dikpora setempat, Drs. HL Syafi’i, MM, beserta sejumlah kepala sekolah dalam konferensi pers di ruang kenari Selasa (16/6) kemarin.
Dalam temu wartawan, Ruslan mempertanyakan mengapa Dikpora Provinsi NTB mengumumkan hasil UN sebelum waktunya. ”Inikan rahasia negara, kok dibeberkan kepada media sebelumnya,” tanyanya. Seperti diketahui tiga sekolah di Mataram yang siswanya 100 persen, SMA NW, SMA Al-Ma’arif dan MA Hidayatullah.

Pemkot Mataram melihat ada ketidakadilan perlakuan antara sekolah yang jujur dan tidak jujur. ”Sekolah yang ikut ujian pengganti kemarin kan sekolah yang disinyalir berbuat curang. Nah kenapa sekarang kalau orang yang curang diberi kesempatan sementara sekolah yang jujur tidak,” ulasnya.

Dia menilai pelaksanaan UN di Mataram sangat mengundang kecurigaan. Dikatakannya pihaknya sudah meminta klarifikasi kepada Dinas Dikpora NTB mengenai pengumuman hasil UN SMA. ‘’Enak sekali negara ini. Kalau gitu kita main curang-curangan saja biar kita dapat ujian penggantinya,” ucapnya.

Pemkot Mataram juga mempertanyakan parameter apa yang digunakan oleh Dinas Dikpora Provinsi NTB untuk mengetahui bahwa suatu sekolah berbuat curang saat UN lalu. Akibat pengumuman hasil UN oleh Dikpora NTB sebelum waktunya tersebut, lanjut Ruslan, sangat mempengaruhi persentase siswa secara umum di Mataram.

Dalam hal ini, mestinya Dikpora NTB hanya menyerahkan hasil UN ke sekolah-sekolah. Selanjutnya sekolah yang berhak mengumumkan hasilnya. Jika nantinya hasil klarifikasi ke Dikpora NTB tidak sesuai harapan maka Pemkot akan bersurat kepada Mendiknas.

Selain itu pengumuman oleh Dikpora NTB tersebut sangat mempengaruhi kapasitas RKB (Ruang Kelas Baru). Ditambahkan sekda, yang menjadi beban bagi kepala sekolah menyusul pengumuman UN oleh Dikpora NTB yakni mengenai hasil yang begitu timpang. ”Masak yang tinggal di pelosok tingkat kelulusannya lebih banyak daripada kita yang tinggal di kota,” katanya.

Banyak sekolah yang tahun lalu tingkat kelulusannya 100 persen, sekarang justru anjlok. SMK 1 Mataram misalnya. Dari 164 peserta UN, 72 siswa di antaranya tidak lulus. Sementara itu Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram mengatakan sebenarnya ada standarisasi dalam pelaksanaan UN. Antara lain tidak ada istilah ujian pengganti. Namun faktanya hal ini diselenggarakan oleh pemerintah. Menurut dia, upaya klarifikasi hasil UN kepada Dikpora NTB serta rencana bersurat kepada Mendiknas merupakan gerakan moral terhadap dunia pendidikan.

Acara pelepasan yang dilakukan oleh Wakil Gubernur NTB Ir. H. Badrul Munir, MM Selasa (16/6) bertempat di Pendopo Wakil Gubernur. Acara tersebut dihadiri oleh Kadis Budpar Prov. NTB, Kadis Hubkominfo Prov. NTB, Karo Kesra Setda Prov. NTB, para Seniman NTB serta LSM.

Dalam sambutannya Wagub, mengatakan, untuk membangun NTB, memperkenalkan NTB tidak mesti harus putra daerah saja yang dapat melakukannya, tapi siapa saja bisa seperti halnya yang dilakukan oleh Wing Sentot Irawan.

‘Hari ini anda ayunkan langkah begitu anda ayunkan langkah tentu tidak akan mengena langkah itu maka jangan pernah berhenti melangkah, perbanyaklah senyum karena senyum itu obat agar tidak cepat lelah, serta perkenalkan NTB dimana anda singgah dan banggalah menjadi orang NTB”, katanya.

Pada kesempatan tersebut Wagub, juga memberikan bantuan uang senilai Rp. 2,5 juta kepada Wing Sentot Irawan yang akan melakukan perjalanan keliling Indonesia. Sebelumnya juga sebagai kenang-kenangan Wing Sentot Irawan memberikan foto kepada Wakil Gubernur, Kadis Budpar Prov. NTB, Kadis Hubkominfo Prov. NTB, Karo Kesra Setda Prov. NTB dan perwakilan dari LSM Somasi. [Jacque]

Dalam sambutan Gubernur, yang dibacakan Sekda Prov. NTB, mengatakan bahwa peresmian Pos Pelayanan TKI ini, merupakan wujud kesungguhan pemerintah daerah untuk memperkuat pelaksanaan dari program pelayanan TKI satu atap yang telah dilaksanakan mulai tahun 2009.

Tujuan dari pembentukan pos pelayanan pemulangan TKI luar negeri ini, lanjutnya, adalah untuk memberikan rasa aman, nyaman yang didasarkan pada filosofi dan prinsip keterbukaan, keamanan, nyaman, mudah, cepat, koordinatif dan akuntabel serta bebas dari pungutan yang tidak resmi dan kesemuanya dilandasi oleh semangat perlindungan kepada para TKI.

Untuk itu ia berharap, pos pelayanan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para TKI, sehingga terhindar dari berbagai resiko perlakuan yang tidak semestinya seperti pemerasan dari oknum yang tidak bertanggung jawab, penipuan dan tindak kejahatan lainnya.

”Khusus kepada para petugas atau pengelola pos pelayanan pemulangan TKI ini, saya berharap agar benar-benar melayani para TKI secara ikhlas dan bertanggung jawab. berbagai pengalaman buruk yang menimpa TKI kita saat kembali ke tanah air selama ini tidak boleh terulang kembali dengan beroperasinya pos pelayanan pemulangan TKI ini,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Prov. NTB, Agus Patria, SH., M.Hum., mengungkapkan aspek pelayanan pada pos pemulangan TKI ini antara lain meliputi layanan informasi dan pengaduan, pendataan, penanganan TKI bermasalah, pelayanan keamanan, serta transportasi ke daerah asal.

Menurutnya, berbagai bentuk pelayanan ini adalah wujud kepedulian pemerintah daerah dalam menyikapi berbagai masalah yang dihadapi oleh TKI selama ini.

“Ada 3 permasalahan TKI yang sangat sering kita dengar diantaranya TKI dirampok, bunuh diri dan kecelakaan dalam bekerja. Untuk itu pos pelayanan terpadu satu pintu ini ditujukan untuk memudahkan pelayanan terhadap TKI,” pungkasnya.

Senada dengan Agus, BNP2TKI, Moh. Jumhur Hidayat menjelaskan untuk mengurangi berbagai permasalahan yang menimpa TKI Pemerintah membentuk BNP2TKI guna menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004.

Dalam konteks ini, imbuhnya, adanya pos pelayanan ini akan memberikan banyak manfaat dalam peningkatan kualitas pelayanan terhadap TKI.

”Pembukaan terminal TKI di Mataram merupakan bukti pemerintah melayani pahlawan devisa sampai ke rumahnya dengan aman, murah dan nyaman,” katanya. (L. Edy Setiawan).

Samanhudi meminta agar dunia pendidikan lebih diperhatikan karena saat ini kondisi dunia pendidikan di Indonesia khususnya di Kabupaten Pandeglang yang nota bene sebagai landasan untuk meningkatkan sumberdaya manusia masih jauh tertinggal di banding dengan negara lain.

Lebih lanjut lagi ketua PGRI Kabupaten Pandeglang ini juga meminta agar kesejahteraan guru lebih ditingkatkan, karena nasib para guru saat ini masih belum bisa dikatakan sejahtera, apalagi guru-guru yang berada di daerah terpencil.

“Kami yang berada didaerah sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah untuk lebih memperhatikan dunia pendidikan, mengingat arti penting pendidikan, dan perhatian terhadap guru agar lebih di tingkatkan,” katanya.

Sementara itu budiono menjawab permintaan tersebut bahwa bila dirinya terpilih kelak, pemerintah siap bekerja untuk rakyat dan memenuhi janji-janji yang pernah diucapkan. “Dunia pendidikan itu sangat penting, untuk itu kita harus lebih memperhatikannya, pemerintah akan melanjutkan dan memperhatikan dunia pendidikan di Indonesia, saat ini sejumlah program sudah di luncurkan pemerintah diantaranya wajar dikdas dengan program sekolah gratis,” tandas Budiono.

Selanjutnya, Budiono yang terus didampingi Bupati Pandeglang melakukan shalat Ashar di masjid agung Ar-Rahman. Kedatangan calon orang nomor dua di Indonesia ini disambut layaknya Budiono sudah menjabat sebagai Wapres. Selain pengawalan yang ekstra ketat, selama dua jam lalulintas di pusat kota Pandeglang pun tertutup untuk umum. Kondisi ini menyebabkan kemacetan di beberapa ruas jalan karena ada pengalihan arus lalulintas.

Sebelumnya dialog ini di gelar di aula PKPRI kabupaten Pandeglang yang dipandu Rizal Malarangeng, Budiono ditanya berbagai hal oleh peserta. Di antaranya soal isu Budiono penganut aliran neoliberalisme yang pertanyaannya dilontarkan oleh Muzizatullah, pengurus Gerakan Pro SBY (GPS). Ditanya soal ini, mantan Gubernur Bank Indonesia menyatakan bangsa Indonesia tidak peru risau. Soalnya, Neolib menurut Budiono merupakan konsep ekonomi yang berlaku di Amerika Serikat buah dari pertentangan antara Partrai Demokrat dan Republik.

“Tidak ada bukti saya selaku pakar ekonomi selama ini mengartikan faham neolib. Saya tetap berpinsip ekonomi Indonesua adalah ekonomi kerakyatan yang juga keterlibatan pemerintah didalamnya sangat besar,” katanya.

“Kalaupun benar Indonesia menganut faham neolib mungkin investasi di Negara kita akan sangat memikat para pemilik modal. Kenyataannya Negara kita sampai saat ini masih rangking terakhir Negara tujuan investasi karena memang sistem ekonominya yang berbasis kerakyatan,” pungkasnya.

Dalam dialog, Budiono juga dimintai bantuan agar jika kelak terpilih memperhatikan pendidikan agama Islam di Pandeglang. Pasalnya, menurut salah seorang ulama Pandeglang KH Encep Munajat pendidikan Agama di Kota Santri masih jauh tertinggal oleh daerah lain.

“Kami memohon agar pondok pesantren diperhatikan Pak dan ustad-ustadnya digaji,” harap KH Encep yang kemudian permintaannya disanggupi Budiono. “Pendidikan pesantren sangat penting. Doakan saya dan Pak SBY di Pilres kali ini berhasil dan bisa meralisasikan keinginan pemuka agama di Pandeglang,” Budiono menjawab.

Kedatangan Budiono Diwarnai Aksi Demo

Desakan penuntasan kasus korupsi pinjaman daerah ke Bank Jabar Rp 200 Miliar terus disuarakan sejumlah elemen masyarakat Pandeglang. Bahkan, kedatangan Cawapres Budiono ke Pandeglang dalam rangka silaturahmi dan dialog, Selasa (16/6) di Aula PKPRI Pandeglang pun diwarnai aksi sejumlah pemuda yang mengatasnamakan Komunitas Kilo Meter 23 (KKM-23).

Dalam aksi ini mereka menyerukan agar masyarakat Pandeglang tidak memilih pasangan Susilo Bambang Yudhoyono—Budiono pada Pilpres 8 Juli 2009 mendatang jika terus melindungi dua tersangka lainnya yakni Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Dimyati Natakusumah-Erwan Kurtubi yang sudah sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan surat izin pemeriksaan terhadap dua petinggi Pandeglang 6 Maret 2009 ditandatangani SBY.

“SBY jelas masih melindungi tersangka korupsi. Tunjukkan kepada masyarakat Pandeglang pemerintahan SBY yang anti korupsi dengan segera mengadili tersangka kasus suap,” kata salah seorang pengunjukrasa, Aguslani.

Aksi yang hanya berlangsung sekitar lima menit ini dan dilakukan saat Budiono, Bupati Pandeglang, dan fungsionaris Partai Demokrat melintas menuju sebuah rumah makan di wilayah Kota Pandeglang mendapat perlawanan ekstra ketat aparat kemanan. Selain orasi, pengunjukrasa juga membentangan dua buah spanduk yang bertuliskan “jangan pilih SBY jika tak bisa tangkap Dimyati”. (Hid)

Hal itu disampaikan Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) usai bersilaturahmi dengan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia di Kantor MUI Jl. Proklamasi Jakarta 16 Juni 2009.
Sekretaris Umum MUI Drs. H. M. Ichwan Sam yang mendampingi Menkes kepada wartawan menyatakan, dalam silaturahmi tersebut dari MUI hadir jajaran Pimpinan Harian, unsur Komisi Fatwa dan unsur Lembaga Pengkajian POM MUI.

Menurut Drs. H.M. Ichwan Sam, kedatangan Menkes ke MUI adalah untuk bersilaturahmi dan menyamakan persepsi tentang beberapa hal khususnya masalah vaksin meningitis yang diwajibkan oleh Pemerintah Saudi Arabia bagi seluruh jemaah calon haji dan umrah. Selain itu, antara Depkes dengan MUI sudah sejak lama bekerja sama dan akan terus berlanjut.

MUI akan menangani vaksin meningitis secara hati-hati, secara ikhtiar agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena hakekatnya baik MUI maupun Depkes memiliki tugas masing-masing dan sama-sama untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, ujar Drs. H.M Ichwan Sam.

Hal-hal yang berkaitan dengan vaksin meningitis, ujar H.M. Ichwan Sam, MUI masih akan mengadakan rapat untuk menentukan Fatwanya terhadap vaksin meningitis yang akan digunakan umat Islam pada musim haji yang akan datang. Mengapa MUI mengambil keputusan seperti itu, karena di dalam berfatwa prinsipnya perlu berhati-hati untuk menjaga umat dari kemungkinan menggunakan zat-zat yang haram. MUI sedang menunggu balasan surat dari Pemerintah Arab Saudi untuk mendapatkan penjelasan mengenai kewajiban pemberian vaksin meningitis.

Menjawab pertanyaan wartawan, Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) menegaskan ketentuan pemberian vaksin bagi calon jemaah haji dan umroh adalah dari Pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi mengharuskan setiap orang yang akan menjalani ibadah haji dan umrah maupun pekerja musiman diberi suntikan vaksin meningitis. Kalau tidak disuntik, maka dia tidak akan mendapat visa, ujar Menkes.

Tentang fungsi vaksin meningitis, Menkes menegaskan, pemberian vaksin meningitis manfaatnya untuk mencegah jangan sampai tertular meningitis apabila ada salah satu atau beberapa jemaah yang bersama-sama melakukan ibadah haji menderita meningitis. Karena penyakit meningitis itu mematikan, ujar Menkes.

Tentang informasi bahwa Malaysia telah memproduksi vaksin meningitis yang bebas dari unsur porcein, Menkes Dr. Siti Fadilah telah mendapatkan informasi langsung dari salah seorang Direktur Lembaga Halal Malaysia ( Direktur Sijjil) Tn. Zainal Abidin Bin Jaffar yang menyatakan sampai saat ini Malaysia belum bisa memproduksi vaksin meningitis sendiri. Malaysia menggunakan vaksin yang sama dengan vaksin yang digunakan oleh Indonesia maupun negara-negara Islam lainnya.

Di waktu-waktu mendatang, Indonesia berupaya untuk dapat memproduksi vaksin meningitis sendiri. Karena Indonesia sudah berpengalaman memproduksi vaksin-vaksin untuk imunisasi dasar seperti BCG, DPT dan Polio bahkan vaksin tersebut sudah diekspor ke berbagai negara dan 35% kebutuhan vaksin dunia dipasok dari Indonesia.

Dalam sambutannya Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Depag Kepri menyatakan bahwa Kepala KUA yang juga Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf menjadi ujung tombak keberhasilan program wakaf produktif. Hal ini memang telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf yang akan berperan penting dalam program pemberdayaan wakaf sehingga menjadi semakin produktif.

Dalam sambutannya Kepala Kanwil Depag Kepri Drs. H. Razali menyatakan bahwa negara kita memang bukan negara Islam, tetapi negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tetapi dalam perkembangannya sudah banyak peraturan perundangan yang mengatur tentang tata kehidupan umat Islam.

“Dengan fenomena tersebut pertanyaannya sekarang adalah dengan banyaknya Undang-Undang tersebut bagaimana kreatifitas kita memanfaatkan secara optimal untuk kemaslahatan umat?” Ujar Drs. H. Razali.

“Potensi yang terbesar bukan pada zakat tetapi wakaf, tetapi kelihatannya kita belum mampu memberdayakan secara maksimal, apalagi untuk kepentingan ekonomis” ujar Kakanwil lagi.

Yang banyak terjadi harta wakaf digunakan untuk lokais pemakaman dan pembangunan masjid. Oleh karena itu orientasi ini menjadi penting untuk memperdalam kemampuan PPAIW dalam mengelola wakaf sehingga semakin produktif untuk kesejahteraan umat. Kepala Kanwil Depag Kepri juga menyatakan pemberdayaan wakaf produktif ini dapat menjadi menjadi salah satu persyaratan terpilihnya KUA teladan.

Orientasi berlangsung di Hotel Halim Tanjungpinang dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang dari seluruh Kepulauan Riau dengan narasumber para pakar dibidangnya. Mereka adalah Drs. H. Muzakkir, MM, Dr. H. Sumuran Harahap, M.Ag, MM, MH, M.Si, Dr. H. Abdul Qadir, SH,m.Hum, Drs.H. Nazirwan dan Drs. H. Razali. (kd/ht_man)

Deklarasi tersebut tertuang dalam naskah kesepahaman kampanye damai yang ditandatangani oleh Ketua dari masing-masing tim sukses. Penandatanganan juga disaksikan para pendukung tiga pasangan capres dan cawapres.

Sedangkan isi dari pernyataan sikap itu antara lain, menyatakan untuk bersama-sama komisi pemilihan umum provinsi dan seluruh masyarakat NTB ikut bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2009 dengan damai tertib dan demokratis serta menghindari perbuatan yang dapat mengganggu stabilitas daerah.

Ketua KPUD NTB Fauzan Khalid, berharap kampanye berlangsung aman dan tertib. Dia menilai, selama ini masyarakat NTB telah cukup dewasa dalam memaknai demokrasi. Hal ini diharapkan dapat menjadi modal dalam upaya mencipakan kampanye damai di NTB.

Sementara itu, Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi, MA., dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Tata Praja dan Aparatur Setda Prov. NTB H. Sirojul Munir, SH, MH mengatakan, pemilu sebagai sebuah pesta harus disambut dengan rasa syukur dan suka cita. Rasa syukur tersebut harus ditunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku yang baik.

“Semua kontestan pemilu, baik pengurus partai politik dan para pendukungnya, penyelenggara pemilu (KPU, Panwas dan segenap unsurnya), aparatur pemerintah serta masyarakat secara keseluruhan, harus secara kolektif mematuhi berbagai ketentuan dan norma demokrasi yang baik,|” ujarnya.

Untuk itu Ia menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama para pimpinan partai politik serta juru kampanye pendukung capres dan cawapres, agar mengedepankan kampanye damai.

“Materi-materi kampanye yang disampaikannya adalah materi yang mengandung proses pendidikan dan pembelajaran serta kedewasaan politik bagi masyarakat, bukan hal-hal yang dapat memancing sentimen emosional masyarakat atau pihak-pihak lain, yang bisa memicu lahirnya kondisi destruktif yang akan merugikan semua,”tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda NTB Brigjen Polisi Drs. Surya Iskandar juga menyampaikan hal yang serupa. Sebagai penanggung jawab keamanan di daerah, Kapolda mengaku akan bertindak tegas terhadap segala upaya yang akan menggagalkan pelaksanaan pilpres. Penegakan hukum juga akan diterapkan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi.

Kapolda juga menegaskan, TNI maupun Polri akan menjunjung sikap netral dalam pilpres. ”Dengan menjaga netralitas ini, masyarakat akan mempercayai pengamanan yang dilakukan Polri yang dibantu TNI,”pungkasnya. ( Ibeng)

Ketua panitia peringatan Hari Lingkungan Hidup se Dunia di Kota Mataram Erwin A.Hadi mengatakan, kegiatan itu melibatkan berbagai unsur. Mulai dari Kantor Lingkungan Hidup, Komunitas Mapala, LSM peduli lingkungan hingga masyarakat.

Luas tanah yang ditanami pohon sekitar 17 are. Bibit pohon yang ditanam adalah mahoni dan bajur. ‘’Ke depannya tanah pecatu itu akan dikembangkan menjadi hutan kota,’’ katanya.

Dengan ditanami dua jenis pohon tersebut maka areal sekitar akan rindang. Sebelumnya, pemkot telah menyediakan tiga lokasi tanah pecatu sebagai alternatif pilihan. Yakni, tanah pecatu di Pejeruk, Sayang-Sayang, dan Selagalas. Namun setelah diukur berdasarkan kendala yang dihadapi, panitia sepakat memilih lokasi di Lendang Lekok.

‘’Tanah pecatu yang lain masih digunakan masyarakat sekitar untuk bercocok tanam,’’ ungkapnya.

Sekretaris panitia, Aris Herdian Asriadi menambahkan, pemkot masih memiliki sekitar 400 hektare lahan pecatu yang tersebar di sejumlah wilayah di Mataram. Diharapkan dengan adanya penanaman tersebut dapat menjadi pemicu untuk lahan pecatu yang lain digunakan sebagai lokasi hutan kota.

Selain menanam pohon, kesempatan itu juga dilakukan bersih lingkungan. Sampah-sampah di sekitar lingkungan dipungut dan diangkut ke satu lokasi. Antusiasme yang besar ditunjukkan warga selama kegiatan bersih-bersih.

Sementara itu, sesuai jadwal, hari ini di Kantor Wali Kota Mataram akan digelar pemutaran film lingkungan hidup (LH). Kegiatan yang masih dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup se Dunia di Kota Mataram itu akan melibatkan para siswa SMA dari 38 sekolah di Mataram.

Diprediksi, sekitar 250 orang akan membanjiri lokasi acara. Erwin menjelaskan, selain pemutaran film juga akan digelar dialog. Diharapkan melalui acara tersebut, seluruh peserta khususnya para siswa lebih menyadari tentang pemanasan global yang melanda bumi saat ini.

‘’Kami memang ingin lebih mendekatkan para peserta dengan kondisi lingkungan hidup saat ini. Sehingga upaya mencegah pemanasan global dapat dilakukan bersama,’’ ujar Erwin.

Acara ditutup dengan kegiatan pameran yang rencananya akan dilaksanakan di Mataram Mal. Bekerjasama dengan beberapa unsur, termasuk rekan media, panitia akan mendirikan beberapa stan.

Kegiatan penutup juga akan diwarnai dengan acara penyebaran pamflet dan brosur bertemakan lingkungan hidup. ‘’Sosialisasi memang akan terus kami lakukan agar peringatan lingkungan hidup ini memang benar-benar sesuai dengan harapan dan mengena,’’ tandasnya.

Hal itu disampaikan Direktur Corruption Information Center, Firman Hakim saat dimintai tanggapan tentang banyaknya unjuk rasa meminta perbaikan jalan di Provinsi Banten. Menurutnya, kerusakan jalan memang disebabkan oleh ketidakpatuhan dalam pemerintah menjalankan regulasi yang sudah ada.

Sebagai contoh, kata Firman, adalah maraknya angkutan barang dengan muatan yang melebihi ketentuan melintasi berbagai jalur di Banten dengan bebas. Akibatnya, meski diperbaiki setiap tahun, kondisi jalan tidak akan pernah menjadi baik, karena kendaraan yang melintasinya melebihi batas kemampuan jalan itu sendiri.

Menurut Firman, seharusnya hal itu tidak perlu terjadi bila Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Banten, menegakkan aturan yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Perhubungan tentang kebijakan Road Map to Zero Overloading. “Dalam SK bernomor Aj.403/1/10 phb tahun 2008 itu, disebutkan, dalam rangka pengendalian kelebihan muatan angkutan barang yang merupakan salah satu factor penyebab terjadinya kecelakaan lalulintas, kemacetan dan kerusakan jalan, sejak bulan Maret 2006 Departemen Perhubungan telah menetapkan kebijakan Road Map to Zero Overloading dengan target pada bulan Januari 2009 kelebihan muatan angkutan batang di jalan adalah 0 persen dari jumlah Berat yang diijinkan (JBI),” kata Firman mengutip SK Menhub.

Sayangnya, beberapa kalo coba ditemui, Kepala Dishubkominfo Provinsi Banten, Harry Purwanto selalu tidak berada di tempat. Sekretarisnya, menyatakan Harry sedang menjalankan dinas luar. (ZAL/IKA)

Menurut Kepala Puskesmas Tanjung Karang dr Triyadi Hernawanto, kegiatan yang pertama kali dilaksanakan itu ditujukan untuk menjaga keharmonisan antara pihaknya dengan para kader posyandu karena lebih bersifat refreshing.

Para kader yang tersebar di 34 posyandu dan enam kelurahan, yakni Tanjung Karang, Tanjung Karang Permai, Taman Sari, Banjar, Kekalik Jaya, dan Ampenan Selatan itu tidak dikenakan biaya dalam keikutsertaan mereka.

Semua pendanaan kegiatan berasal dari bantuan yang diberikan pemkot, perusahaan-perusahaan swasta, kelurahan setempat dan PLN. Jambore tersebut dilaksanakan di Pantai Kerandangan, Senggigi.

‘’Jadi para kader cukup datang saja untuk memeriahkan acara. Tapi karena kebanyakan mereka adalah para ibu, maka anak-anak banyak juga yang hadir,’’ ujar dr Wiwin Nur Hasidah, salah seorang dokter di Puskesmas Tanjung Karang.

Wiwin mengungkapkan, kegiatan ini diisi dengan berbagai macam lomba. Seperti cerdas cermat dan penyuluhan antarkader. Pembukaan langsung dilakukan di puskesmas setempat sebelum rombongan berangkat menuju lokasi acara. Kadikes Kota Mataram IGK Lania juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Sisi lain yang coba disoroti Wiwin adalah tingkat kesehatan para balita di lingkup jajarannya yang cukup baik. Hingga kini, belum ditemukan adanya kasus gizi buruk. Keberhasilan itu menurutnya merupakan upaya besar yang telah dilakukan para kader posyandu dibantu tokoh masyarakat setempat.

Kendati demikian, pengawasan terhadap perkembangan kesehatan para balita terus dilakukan. Di antaranya dengan menggelar pekan balita, selama dua kali setahun di tiap posyandu secara rutin. Puskesmas ini juga didukung dengan adanya pusat pemulihan gizi bagi para balita yang mengalami gizi kurang.

Hal ini disampaikan tim penilai dari pusat Dewi Kartini Sari saat melakukan penilaian, kemarin (13/6). Rombongan dari pusat ini hadir di SMAN 7 Mataram pukul 08.00 wita. Turut hadir Walikota Mataram HM Ruslan, Kadis Dikpora Kota Mataram HL Syafi’i, Kakandepag H Husnan Ahmadi, serta Kabag Karo Kesos Provinsi NTB Arsyad Gani, yang mendampingi rombongan.

Rombongan tim penilai ini terdiri dari perwakilan dari Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Agama. ‘’Salah satu penilaian penting dalam lomba ini adalah UKS (Usaha Kesehatan Sekolah),’’ kata Dewi.

Dalam penilaian ini, rombongan melihat langsung ruang UKS, kantin sekolah, WC, taman sekolah serta seluruh ruang kelas yang ada. Selain itu, tim penilai juga mewawancarai siswa siswi.

Setelah melakukan penilaian di SMAN 7 Mataram, rombongan beralih ke SMPN 1 Mataram. Sama seperti tempat sebelumnya, tim penilai juga menyidak langsung seluruh sudut sekolah. ‘’Sekolah-sekolah ini bagus,’’ ujarnya.

Walikota Mataram HM Ruslan menyatakan bangga dengan dipilihnya dua sekolah dari Mataram untuk mewakili NTB ke ajang nasional. Ini membuktikan, bahwa kualitas pendidikan di Kota Mataram tak sekadar pada aspek akademik. Di bidang lain pun Kota Mataram menunjukkan kelasnya.

“Saya yakin Kota Mataram bisa jadi duta sekolah sehat. Dan tidak hanya sekolah ini, sekolah-sekolah lain juga bisa mencontoh,’’ ujarnya.

Namun ia mengingkatkan, prestasi dua sekolah saat ini yang mewakili NTB, tidak disulap begitu saja. Butuh proses yang panjang. Sebelumnya dua sekolah ini tidak diperhitungkan untuk lomba sekolah sehat. Berkat kerja keras sekolah dan dukungan pemerintah kota, akhirnya sekolah-sekolah ini bisa melaju ke tingkat nasional.

“Jangan lihat yang sekarang. Tapi lihat ke belakang. Bagaimana kondisi sekolah ini. Di SMAN 7 Mataram dulu sekolah yang tandus, sampai-sampai dijuluki sekolah Padang Arofah,’’ ujarnya.

Walikota berharap, prestasi kedua sekolah ini bisa ditiru sekolah lainnya. Bukan sekadar karena lomba saja, tapi sekolah sehat bisa menunjang aktivitas pembelajaran. siswa dan guru jadi betah di sekolah. Sekolah bisa menjadi tempat edukasi nilai-nilai kebersihan.

Kepada Harian The Star, di Kuala Lumpur, Sabtu, Ahmad Zahid Hamidi mengatakan, kedua isu ini tak ada kaitannya dan seharusnya ditempatkan pada tempatnya sehingga tidak merusak citra pemerintah Malaysia.

Zahid berharap pers Indonesia menghentikan apa yang disebutnya “manipulasi berita” sehingga menimbulkan demontrasi di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta.

Beberapa media telah mengaitkan isu Ambalat dengan Manohara untuk membuat ketegangan rakyatnya, kata Menhan Malaysia.

Ia berharap pers Indonesia menahan diri untuk mensensasionalkan kedua isu yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan cara baik-baik.

Ahmad Zahid meyakini pembicaraan antar kedua pemimpin kedua negara dalam waktu dekat akan menyelesaikan masalah ini dan memberikan keuntungan dalam jangka panjang.

Dia menyatakan, Panglima ATM (Angkatan Tentera Malaysia) Abdul Aziz Zainal yang belum lama ini bertemu dengan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengenai isu Ambalat diharapkan memberikan laporannya setelah kembali dari Jakarta.

Menhan Malaysia berharap kedua pihak dapat menetapkan panduan terhadap patroli yang akan dilakukan dan disepakati kedua negara sehingga bisa menghindari konflik diantara kedua angkatan laut dua negara. (*)

“Kami baru saja mendapat kabar tenggelamnya kapal motor Permata Intan sekitar pukul 22.30 Wita. Saat itu kami langsung menuju ke tempat kejadian peristiwa (TKP),” kata petugas data dan informasi Basarnas Kupang, Yudha di Kupang, Jumat.

Yudha menduga kejadian itu, akibat cuaca buruk, yaitu angin kecang yang menyebabkan gelombang hingga mencapai empat meter.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya telah menerjunkan 10 dari 20 anggota Basarnas ke TKP untuk melakukan pencarian.

“Kita harapkan bisa menemukan para korban yang seharian bekerja sebagai pengangkut BBM antarpulau di wilayah ini,” katanya.

Menurut Yudha, untuk kepentingan pencarian 10 anggota Basarnas Kupang, menggunakan Spider dengan kapasitas 400 PK.

“Kita minta para nelayan yang sedang mencari ikan di laut membantu memberikan informasi yang tepat terkait dengan kejadian ini,” katanya.

Seperti disaksikan ANTARA di pantai pasir panjang, Kota Kupang, NTT, sekitar pukul 23.20 Wita, puluhan keluarga korban menunggu dengan cemas.

“Kami berdoa dan berharap, anak kami selamat dalam musibah itu,” kata Intan, salah seorang keluarga korban. (ANT)

Dari jumlah tersebut, sekira 10 persen atau 10.300 orang di antaranya berada di Makassar. Rata-rata pengguna narkoba antara usia 10-59 tahun. Pertemuan yang digelar di ruang kerja Wagub Sulsel itu sekaligus membahas antisipasi dan penanganan terhadap pengguna narkoba.

Salah satu penanganan dan upaya pengurangan angka pengguna narkoba di Sulsel, kata Agus, melalui penyediaan ruang terapi dan rehabilitasi. Fasilitas penanganan pengguna narkoba yang sudah ada di RS Dadi akan direhabilitasi.

Selain itu, juga akan dilakukan penambahan ruang perawatan dan terapi pengguna narkoba. Jumlah ruang terapi dan rehabilitasi pengguna narkoba di RS Dadi yang ada saat ini hanya 24 kamar.

Kepala Bagian Humas Biro Humas dan Protokoler Pemprov Sulsel, MHB Ambarala, mengatakan, pertemuan itu akan ditindaklanjuti dengan peninjauan ke RS Dadi yang dijadwalkan Rabu, 17 Juni.

“Peninjauan itu sekaligus mengevaluasi kelayakan ruang terapi dan rehabilitasi pengguna narkoba yang ada,” tandasnya. (rif)

Sebanyak 18 negara kelompok Cairns akan menghadiri pertemuan di Bali pada 7-9 Juni 2009 mendatang sebagai kelompok yang memperjuangkan aturan perdagangan multilateral yang seimbang guna mendorong penyelesaian perundingan putaran Doha yang telah berlangsung selama tujuh tahun.

“Yang terpenting adalah memulai kembali proses pembahasan karena selama ini stop, kita akan mulai membuka dari titik Desember 2008 lalu dan tidak melihat kebelakang yang sudah dicapai tapi apa yang belum,” ujar Mendag di Jakarta, Jumat (5/6).

Pembahasan putaran Doha mulai terhenti sejak Desember 2008 sehingga Cairns grup berupaya memulai kembali pembahasan dengan tetap memperjuangkan dihapuskannya subsidi pertanian dan subsidi ekspor produk pertanian yang telah mendistorsi harga dunia.

“Mungkin tidak ada kesepakatan tapi bagaimana kita bisa memulai kembali, dan ini sinyal positif yang menunjukan political will, minimal kesepakatan memulai suatu proses dengan agenda atau roadmap kedepan,” ungkap Mari.

Dengan adanya subsidi pertanian dan subsidi ekspor produk pertanian oleh negara-negara maju, menyebabkan harga perdagangan dunia menjadi lebih rendah atau tidak seimbang sehingga para petani di negara berkembang tidak memperoleh harga yang layak.

Menurut Mendag, dimulai pembahasan oleh kelompok Cairns dapat menjadi masukan peradagangan dunia atau G20 karena kelompok Cairns merupakan negara-negara yang memegang peranan penting dalam ekspor pertanian.

“Kita jangan memiliki harapan yang terlalu tinggi untuk cepat menyelesaikan putaran Doha, karena tentunya ada proses multilateral yang harus selalu kita kembalikan ke Jeneva (G20),” tegas Mendag.

Lebih lanjut, Mendag menjelaskan, jika perundingan putaran Doha terselesaikan maka akan berdampak positif bagi proses revitalisasi pertanian yang tengah dilakukan Indonesia.

“Tapi kalau kita sudah memiliki level efisiensi dalam produk pertanian tentunya pasti bisa ekspor, jadi ini melihat kedepan potensial produk ekspor pertanian kita,” papar Mendag.

Ditempat yang sama, Dita Besar RI untuk Jeneva, J Widodo mengatakan, data Bank Dunia menunjukan subsidi yang dilakukan oleh negara-negara maju tersebut telah menekan biaya hingga 17 miliar dolar AS pertahun bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

“Jika subsidi ini dihapuskan maka income bagi negara-negara berkembang akan mencapai 300 miliar dolar AS,” kata Widodo. (*)

Pernyataan penolakan itu muncul saat diskusi terbatas RUU Rahasia Negara dan kebebasan pers yang berlangsung di Surabaya, Jumat.

Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah PWI Jatim, Djoko Tetuko, mengatakan, beberapa pasal dalam RUU Rahasia Negara sangat bertentangan dengan UU Pers dan bisa memalukan Indonesia sebagai negara demokrasi.

“Kalangan pers dan media massa harus tegas menolak RUU tersebut, kalau perlu turun ke jalan sekalian. RUU ini bertentangan dengan semangat demokrasi yang sedang dibangun,” tegasnya.

Menurut Djoko Tetuko, pembahasan RUU Rahasia Negara ini lolos dari pengamatan publik dan media massa, padahal keberadaannya sangat krusial bagi masa depan kebebasan pers.

Direktur LSM Masyarakat Informasi Indonesia (MII), Paulus Widianto, juga menambahkan pembahasan RUU ini terkesan sangat dirahasiakan dan sebelumnya juga tidak pernah disosialisasikan kepada publik.

“Mestinya sebelum dibahas DPR, pemerintah melakukan sosialisasi RUU tersebut, sehingga publik mengetahui dan bisa menyampaikan masukan, apabila ada pasal-pasal yang dianggap bermasalah,” katanya.

Mantan anggota DPR RI ini, mengatakan RUU tersebut tidak hanya mengatur masalah rahasia negara dan informasi strategis, tapi juga berimplikasi terhadap kebebasan pers.

Aktivis Koalisi Untuk Kebebasan Informasi (KUKI), Agus Sudibyo, pada diskusi itu menginformasikan, kalau Komisi I DPR RI berupaya menyelesaikan pembahasan RUU Rahasia Negara itu, sebelum habis masa tugasnya sekitar Agustus nanti.

“Bahkan, kabarnya RUU itu akan diselesaikan lebih cepat sebelum pelaksanaan pilpres nanti,” ujarnya.

Agus Sudibyo juga mengakui pembahasan RUU tersebut terkesan sangat dirahasiakan sehingga lolos dari pengawasan publik, termasuk media massa.

Upaya penolakan sudah berulang kali dilakukan kalangan LSM dan aktivis penggerak kebebasan informasi, tapi tidak membuahkan hasil.

“Saya pernah tiga kali mengajukan permohonan audiensi dengan Departemen Pertahanan untuk membahas RUU tersebut, tapi tidak pernah dipenuhi. Bahkan, anggota Komisi I DPR RI juga terkesan menutup diri terhadap masalah ini,” ujarnya. (ANT)

Putusan majelis hakim tersebut lebih tinggi setahun dibanding tuntutan jaksa yang menuntut empat tahun penjara. Serinata juga diminta membayar denda sebesar Rp 400 juta dengan subsidair kurungan selama enam bulan serta membebani terdakwa uang pengganti sebesar Rp 766 juta ditambah membayar biaya perkara Rp 500 ribu.

Uang pegganti tersebut dengan mempertimbangkan uang yang telah dikembalikan Serinata sebelumnya sebesar Rp 1,149 miliar lebih.

Pertimbangan yang memberatkan vonis, antara lain terdakwa sering berbelit, melakukan kejahatan yang melunturkan kepercayaan rakyat terhadap lembaga yang dipimpinnya sewaktu menjadi Ketua DPRD NTB. Adapun pertimbangan yang meringankan, Serinata telah berusia 67 tahun, berlaku sopan, belum pernah ditahan, serta berjasa di dalam memimpin lembaga Dewan dan menjadi Gubernur NTB.

Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum Serinata yang mendampinginya selama persidangan, Samsulhuda bersama Rafiq Ashari, menyatakan banding. “Kami kecewa dengan putusan hakim tersebut,” katanya.

Gubernur NTB periode 2003-2008 tersebut pertama kali ditahan Kejaksaan Tinggi NTB di Lembaga Pemasyarakatan Mataram pada 27 Oktober 2008 lalu karena tersangkut kasus dugaan korupsi dana APBD NTB sebesar Rp 10 miliar semasa ia menjabat sebagai Ketua DPRD NTB.

Setelah sempat satu bulan di Lembaga Pemasyarakatan Mataram dan sempat melakukan mogok makan, penahanan Serinata kemudian dialihkan menjadi tahanan kota terhitung Jumat, 19 Desember 2008, setelah sempat menjadi saksi fakta kasus Arbitrase Pemerintah Indonesia melawan PT Newmont Nusa Tenggara di Jakarta. Sementara sehari sebelumnya Serinata telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp1,49 miliar.

Adapun jaksa semula menduga adanya korupsi secara bersama-sama dengan para anggota DPRD NTB ketika itu yang berasal dari dana Panitia Urusan Rumah Tangga Rp 9,7 miliar dan dana tak tersangka sebesar Rp 2,5 miliar.

Raker yang berlangsung hingga Jumat (12/6) tersebut diikuti 30 peserta dari Kabupaten/Kota se-Bali dan perwakilan dari provinsi anggota MPU antara lain DIY, NTB, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten dan Bali. Raker bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan di bidang ketenagakerjaan yang dialami tiap provinsi anggota MPU.

Sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Bali, Nyoman Yasa dalam sambutannya mengatakan, Bali memiliki karakteristik perekonomian yang unik bila dibandingkan dengan provinsi lainnya. Pilar perekonomian Bali bertumpu pada sektor pariwisata yang didukung oleh dua sektor lainnya yaitu pertanian dalam arti luas dan industri kecil. Pariwisata sebagai leading sector berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan ketenagakerjaan di Provinsi Bali.

Karena keunikan itu, Bali perlu mempersiapkan tenaga kerja yang terdidik dan terlatih untuk merebut peluang kerja pada berbagai sektor, utamanya sektor pariwisata. Hal ini sangat penting agar tenaga kerja Bali mampu bersaing di era globallisasi. “Dalam mempersiapkan tenaga kerja kita harus jeli melihat posisi dan peluang apa yang dibutuhkan oleh perusahan, sehingga tidak menjadi sia-sia,” ujarnya.

Selain menyiapkan tenaga kerja di sektor formal, diperlukan juga suatu usaha untuk memupuk rasa kewirausahaan di kalangan generasi muda. Dengan demikian, mereka tidak hanya terpaku pada pekerjaan formal, namun mampu menciptakan peluang kerja bagi dirinya sendiri dan juga bagi pencari kerja yang lain.

Mengingat kompleksnya permasalahan di bidang ketenagakerjaan, Nyoman Yasa menyambut gembira pelaksanaan raker MPU. Raker ini diharapkan mampu menghasilkan rumusan kesepakatan untuk memajukan bidang ketenagakerjaan di tiap provinsi yang menjadi anggota MPU. Selain itu, melalui kegiatan semacam ini juga terjalin kumunikasi dan tukar informasi antar provinsi.

Nyoman Yasa berharap agar raker mampu merumuskan dan mensinergikan berbagai kegiatan yang mendukung upaya peningkatan kualitas SDM. Raker juga hendaknya mampu mengembangkan inovasi baik untuk peningkatan kualitas SDM maupun perluasan kesempatan kerja. Selain itu, raker hendaknya menemukan solusi masalah kekurangan SDM baik instruktur maupun fungsional yang dihadapi tiap provinsi. Hasil raker ini selanjutnya akan dibawa pada raker MPU tingkat Gubernur yang akan digelar di Surabaya dalam waktu dekat.

Langkah antisipatif berupa razia KTP diperlukan berkaitan akan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan didukung dengan Peraturan Daerah No 2 tahun 2001 tentang pelanggaran dan pengendalian penduduk Kota Batam.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sadri Khairudin, disela-sela kegiatan razia KTP hari Rabu siang (10/6) di Pelabuhan Beton Sekupang mengatakan bahwa administrasi kependudukan terus disempurnakan sehingga ke depannya akan lebih mudah dan pasti mengenai jumlah penduduk kota Batam.

“Saat ini yang menandatangani KTP adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukan lagi oleh camat seperti beberapa waktu lalu sehingga pelayanan pendaftaran dan pembuatan KTP menjadi satu pintu dan membuat tertib administrasi kependudukan lebih terpadu” harapnya lagi.

Kali ini sasaran razia adalah para pendatang khususnya penumpang dari pelabuhan Belawan, Sumatera Utara serta titik lainnya baik dari pelabuhan Tanjung Priok, di pulau Jawa serta di pelabuhan domestik di Telaga punggur. Kegiatan ini merupakan agenda rutin Pemko Batam bersama tim terpadu yang dikoordinir oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kota Batam. Sebelumnya razia serupa dilakukan di Batu Aji dengan sasaran warga yang tidak memiliki KTP.

“Razia rutin dilakukan untuk memberi efek jera kepada warga agar tertib dalam kepemilikan dokumen kependudukan termasuk KTP dan dokumen lainnya, selain untuk membatasi para pendatang yang tidak berkualifikasi masuk ke Batam yang berpotensi memunculkan permasalahan kependudukan maupun sosial dan keamanan di Batam,” tegasnya.

Masih menurut Sadri dari hasil penertiban yang telah dilakukan rutin tersebut, diketahui banyak warga yang berdomisili dan kerja di Batam bahkan ada yang sudah puluhan tahun tapi belum meiliki KTP Batam. Untuk itu jelasnya, tidak ada tujuan lain dari razia ini selain untuk menyadarkan masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam kepemilikan dokumen kependudukannya.

Kepala Bagian Humas Pemko Batam, Drs. Yusfa Hendri, menambahkan sesuai dengan kebijakan Walikota Batam yang disampaikan dalam berbagai kesempatan, bahwa kebijakan untuk melakukan penertiban dan penangkalan sejak dini para calon penduduk ke Batam bertujuan untuk kepentingan semua pihak, baik Pemko Batam, Pemerintah provinsi kepri bahkan Pemerintah pusat sehingga masalah-masalah lain yang berpotensi akan muncul jika mobilitas penduduk tersebut tidak terkendali nantinya di Batam.

“Razia dan penerapan Perdaduk memang bukanlah jalan satu-satunya, akan tetapi dengan pengendalian mulai dari pintu-pintu masuk di beberapa pelabuhan setidaknya dapat menyaring warga yang tidak memiliki tujuan yang jelas masuk dan tinggal di Batam,” kata Yusfa seraya menirukan penyampaian Walikota Batam sebelumnya.

Dalam razia tersebut kurang lebih 800 orang terkena razia dan penjemput sebanyak 200 orang dan ditemukan sebanyak 18 orang memiliki KTP yang mendapatkan dokumen kependudukannya tidak sesuai prosedur yang ada dan 8 orang memiliki KTP yang sudah habis masa berlakunya yang kemudian diberikan peringatan dan arahan supaya memperbaiki dan mengurus dokumen yang baru.

Beberapa anggota tim menyebar di setiap sudut kapal. Baik pintu masuk maupun keluar dijaga aparat. Mereka memeriksa satu per satu penumpang. Bagi yang tak bisa menunjukkan KTP, langsung diarahkan keluar. Diluar kapal, identitas didata lalu diminta membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai. Isinya, diminta segera mengurus dokumen kependudukannya (KTP). Penumpang kapal yang berhasil terjaring diberi waktu dua bulan untuk segera mengurus dokumen kependudukannya.

“Ke dua kali ketemu lagi masih melanggar, akan di pulangkan ke kampungnya. Ini tindakan terakhir,” ungkap Sadri. Razia dilakukan mulai pukul 11.00 sampai dengan pukul 14.00. Operasi penertiban kependudukan ini melibatkan berbagai institusi, seperti Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan, Poltabes Barelang, LANAL Batam dan Satpol PP Kota Batam.

Pertemuan juga dihadiri Kepala Kanwil Depag Prov. NTB Drs Suhaimi, Anggota DPRD Prov. NTB Bpk Husni Areka dan Kabag Humas Prov. NTB Andy Hadianto, SH.,MM., yang turut langsung mendengarkan beberapa tawaran program dari Dubes A.M. Fachir untuk mahasiswa NTB di AL Azhar.

Dalam kesempatan itu, A.M Fachri melaporkan beberapa pola terkait bagaimana memfasilitasi pelajar NTB yang ingin belajar ke Universitas Al Azhar. Karena untuk mahasiswa Indonesia yang belajar disana tidak di pungut biaya (geratis). Karenanya, ia menginginkan adanya dukungan fasilitas penunjang kegiatan belajar mahasiswa seperti bangunan gedung asrama yang nyaman untuk dikelola oleh mahasiswa itu sendiri.

Gubernur mengatakan, sebagai wujud apresiasi pemerintah NTB kepada mahasiswa NTB di AL Azhar, pemprov. berencana akan memberikan bantuan berupa fasilitas asrama dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Namun, sebelumnya akan dibahas di Dewan dulu, sehingga pada 2010 hal itu bisa direalisasikan.

Ditambahkanya, selama ini pemerintah Mesir telah banyak membantu terutama pada bidang pendidikan agama. Tidak diragukan lagi, Universitas Al Azhar Kairo telah banyak mencetak kader lulusan dari Indonesia dan juga Prov. NTB yang sangat membanggakan untuk Pendidikan. ( Lalu Edy Setiawan )

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. IGK Lania, mengakui hal itu saat dikonfirmasi wartawan di Kantor Wali Kota Mataram, Selasa (2/6) kemarin. Disebutkannya empat dokter spesialis yang belum dimiliki RSM, masing-masing dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anak, dokter spesialis kandungan, dan dokter spesialis bedah umum.

Menurut dia sejauh ini RSM baru memiliki sembilan dokter umum, satu dokter mata, dan satu dokter ortopedi. ‘’Kita belum punya empat dokter spesialis. Ini sedang kita cari,” katanya. Sementara mengenai alkes sejalan dengan pembangunan rumah sakit milik Pemkot Mataram itu, Dikes setempat juga telah melakukan pengadaan alkes sejak tahun 2008. Untuk tahun 2008 pengadaan alkes untuk RSM sebesar Rp 7,5 miliar, tahun 2009 Rp 3,5 miliar. ‘’Untuk yang tahun 2009 ini belum kita tenderkan,’’ cetusnya. Pengadaan alkes pada dua tahun anggaran berturut-turut itu, menurut dia belum mampu mencukupi kebutuhan alkes untuk RSM secara keseluruhan.

Namun demikian Lania mengaku pihaknya belum mengetahui berapa kekurangan alkes di luar citi scan dan MRI. Untuk itu pihaknya masih menunggu hasil penghitungan dari pihak konsultan.

Di tempat terpisah, Sekda Kota Mataram, Ir. HL Makmur Said, MM, mengatakan pembangunan RSM mengedepankan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Mulai dari tingkat bawah hingga kalangan menengah ke atas. Untuk itu komponen paling penting yang harus diperhatikan adalah ketersediaan peralatan dan pelayanan yang memadai. Meski peralatan di RSM nantinya sudah lengkap, pihaknya tentu tidak bisa menahan masyarakat yang lebih tertarik berobat ke luar daerah.

Terkait alkes, lanjutnya memang masih banyak yang kurang. Terutama alkes yang berharga mahal. Ia menyebut biaya berobat bagi masyarakat ekonomi lemah akan sangat terjangkau. Menurut dia ketersediaan alkes bukan satu-satunya alasan masyarakat memilih berobat ke luar daerah. ‘’Pelayanan dan kebersihan juga harus diutamakan” ujarnya.

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih baik, sebelumnya, Wali Kota Mataram, H. Moh. Ruslan, SH berjanji RSM yang dibangun oleh Pemkot Mataram, akan dioperasionalkan akhir tahun ini. ”Saya minta manajemennya jangan meniru RSU,” cetusnya. Bahkan, pihaknya merencanakan agar tenaga medis di RSM mengenakan busana khusus layaknya petugas hotel. ”Di RSM tidak ada memakai baju putih-putih,” terangnya.

Penggunaan busana khusus bagi tenaga medis di RSM, tidak lepas dari upaya Pemkot Mataram memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Karena bagaimanapun, katanya, pengobatan secara psikis akan lebih membantu kesembuhan pasien. Untuk itu, sebelum RSM beroperasi, calon tenaga medis yang akan ditempatkan di sana, akan diseleksi terlebih dahulu.