Sunday, 20 April 2014
Kamis, 18 Juni 2009

Pemkot Mataram berencana akan menyurati Mendiknas terkait pelaksanaan UN (Ujian Nasional) di NTB. Ini terkait juga dengan dibeberkannya hasil UN kabupaten/kota se NTB, dimana untuk Kota Mataram ada tiga sekolah yang siswanya tidak lulus 100 persen.

Pemkot Mataram mengklaim sudah melaksanakan UN dengan jujur dan disiplin. Dia mencurigai daerah lain banyak yang berbuat tidak jujur. ”Kalau kita di Mataram dilarang menghidupkan HP saat ujian. Kalau di daerah lain kan boleh. Bisa saja kan mereka mendapat jawaban dari HP-nya itu,” terangnya.

Hal itu dikemukakan Wali Kota Mataram, H. Moh Ruslan SH, didampingi Sekda Kota Mataram, Ir. HL Makmur Said MM, Kepala Dinas Dikpora setempat, Drs. HL Syafi’i, MM, beserta sejumlah kepala sekolah dalam konferensi pers di ruang kenari Selasa (16/6) kemarin.
Dalam temu wartawan, Ruslan mempertanyakan mengapa Dikpora Provinsi NTB mengumumkan hasil UN sebelum waktunya. ”Inikan rahasia negara, kok dibeberkan kepada media sebelumnya,” tanyanya. Seperti diketahui tiga sekolah di Mataram yang siswanya 100 persen, SMA NW, SMA Al-Ma’arif dan MA Hidayatullah.

Pemkot Mataram melihat ada ketidakadilan perlakuan antara sekolah yang jujur dan tidak jujur. ”Sekolah yang ikut ujian pengganti kemarin kan sekolah yang disinyalir berbuat curang. Nah kenapa sekarang kalau orang yang curang diberi kesempatan sementara sekolah yang jujur tidak,” ulasnya.

Dia menilai pelaksanaan UN di Mataram sangat mengundang kecurigaan. Dikatakannya pihaknya sudah meminta klarifikasi kepada Dinas Dikpora NTB mengenai pengumuman hasil UN SMA. ‘’Enak sekali negara ini. Kalau gitu kita main curang-curangan saja biar kita dapat ujian penggantinya,” ucapnya.

Pemkot Mataram juga mempertanyakan parameter apa yang digunakan oleh Dinas Dikpora Provinsi NTB untuk mengetahui bahwa suatu sekolah berbuat curang saat UN lalu. Akibat pengumuman hasil UN oleh Dikpora NTB sebelum waktunya tersebut, lanjut Ruslan, sangat mempengaruhi persentase siswa secara umum di Mataram.

Dalam hal ini, mestinya Dikpora NTB hanya menyerahkan hasil UN ke sekolah-sekolah. Selanjutnya sekolah yang berhak mengumumkan hasilnya. Jika nantinya hasil klarifikasi ke Dikpora NTB tidak sesuai harapan maka Pemkot akan bersurat kepada Mendiknas.

Selain itu pengumuman oleh Dikpora NTB tersebut sangat mempengaruhi kapasitas RKB (Ruang Kelas Baru). Ditambahkan sekda, yang menjadi beban bagi kepala sekolah menyusul pengumuman UN oleh Dikpora NTB yakni mengenai hasil yang begitu timpang. ”Masak yang tinggal di pelosok tingkat kelulusannya lebih banyak daripada kita yang tinggal di kota,” katanya.

Banyak sekolah yang tahun lalu tingkat kelulusannya 100 persen, sekarang justru anjlok. SMK 1 Mataram misalnya. Dari 164 peserta UN, 72 siswa di antaranya tidak lulus. Sementara itu Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram mengatakan sebenarnya ada standarisasi dalam pelaksanaan UN. Antara lain tidak ada istilah ujian pengganti. Namun faktanya hal ini diselenggarakan oleh pemerintah. Menurut dia, upaya klarifikasi hasil UN kepada Dikpora NTB serta rencana bersurat kepada Mendiknas merupakan gerakan moral terhadap dunia pendidikan.

Tulis Komentar Anda.